Menko Polhukam: Izin Perkebunan ke Pemda, Kehutanan ke Kemenhut
Jumat, 16/12/2011 19:54 WIBCelebs Profile
Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto
Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menegaskan soal perizinan lahan perkebunan yang diduga menjadi sumber konflik di Mesuji di dua provinsi, Sumatera Selatan (Sumsel) dan Lampung. Izin perkebunan adalah wewenang pemerintah daerah, sementara izin kehutanan dan hasil hutan ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
"Kasus di tiga tempat itu, dua kasus adalah masalah perkebunan. Masalah perkebunan itu semua perizinan, proses ada di daerah. Sedangkan kalau yang satu kasus di Lampung adalah Inhutani (Silva Inhutani), itu kewenangan Menteri Kehutanan dan Pemda," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto.
Hal itu dikatakan Djoko di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2011).
"Jadi ini yang harus dibedakan, perizinannya dari mana, kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan Pemda untuk menangani sengketa antara warga dan perusahaan di dua tempat di Lampung," jelas Djoko.
Selain di Lampung, sengketa lahan antara warga dan perusahaan juga sudah lama terjadi di Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel. Karena itu TGPF yang dibentuk pemerintah melibatkan berbagai pihak, dari Kemenhut, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, Kepolisian.
"Bagaimana kita mencari solusi yang baik. Masyarakat kan berada di tempat itu dan ada izin usaha di daerah itu," jelasnya.
Menurut laporan Menhut, imbuh Djoko, sebenarnya ada peraturan sekian persen lahan perhutanan itu memang diperuntukkan bagi petani plasma yang berasal dari warga sekitar. Sehingga warga sekitar bisa melakukan usahanya, bekerja sama dengan perusahaan itu.
"Tapi bahwa kemudian ada ekses-ekses bahwa tidak pas, tidak terima, kemudian ada pendatang lagi, itulah yang nanti akan digali oleh tim ini. Aturannya sudah ada bahwa mereka menjadi plasma di situ, hanya bagaimana nanti, karena ada unsur Pemda juga berperan di situ," jelas Djoko.
"Kasus di tiga tempat itu, dua kasus adalah masalah perkebunan. Masalah perkebunan itu semua perizinan, proses ada di daerah. Sedangkan kalau yang satu kasus di Lampung adalah Inhutani (Silva Inhutani), itu kewenangan Menteri Kehutanan dan Pemda," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto.
Hal itu dikatakan Djoko di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2011).
"Jadi ini yang harus dibedakan, perizinannya dari mana, kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan Pemda untuk menangani sengketa antara warga dan perusahaan di dua tempat di Lampung," jelas Djoko.
Selain di Lampung, sengketa lahan antara warga dan perusahaan juga sudah lama terjadi di Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel. Karena itu TGPF yang dibentuk pemerintah melibatkan berbagai pihak, dari Kemenhut, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, Kepolisian.
"Bagaimana kita mencari solusi yang baik. Masyarakat kan berada di tempat itu dan ada izin usaha di daerah itu," jelasnya.
Menurut laporan Menhut, imbuh Djoko, sebenarnya ada peraturan sekian persen lahan perhutanan itu memang diperuntukkan bagi petani plasma yang berasal dari warga sekitar. Sehingga warga sekitar bisa melakukan usahanya, bekerja sama dengan perusahaan itu.
"Tapi bahwa kemudian ada ekses-ekses bahwa tidak pas, tidak terima, kemudian ada pendatang lagi, itulah yang nanti akan digali oleh tim ini. Aturannya sudah ada bahwa mereka menjadi plasma di situ, hanya bagaimana nanti, karena ada unsur Pemda juga berperan di situ," jelas Djoko.
